9 Syarat buat PSSI, Jurus Krusial Menpora
Timnas Indonesia hingga kini tinggal memori akibat pencabutan SK pembekuan PSSI masih alot.
PRESIDEN RI Joko 'Jokowi' Widodo sudah bicara. Ketua Tim Ad-Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar sebut Jokowi minta SK pembekuan dicabut, tapi Menpora Imam Nahrawi ajukan 9 syarat krusial.
Harapan banyak pihak agar PSSI kembali bekerja dan sepakbola Indonesia bangkit dari mati suri sempat membubung sejak Agum diterima Menpora. Keduanya saling bicara dan sepakat menghadap Jokowi di Istana Negara bersama Wapres RI Jusuf 'JK' Kalla. Pertemuan berlangsung, dialog pun bergulir hangat dan kondusif.
Harapan banyak pihak, terutama mereka yang terkait langsung dengan aktivitas sepakbola di negeri ini, merebak kian besar selepas momen spesial itu. Di hadapan media, Agum sampaikan kabar gembira yang dinanti sejak Mei 2015. Agum menyatakan Jokowi sudah minta Menpora segera cabut SK pembekuan terhadap PSSI.
Pemahaman sedikit bergeser ketika Menpora mengungkap substansi yang berbeda. Menpora menandaskan Jokowi bukan perintahkan SK pembekuan PSSI langsung dicabut, melainkan minta dirinya lebih dulu lakukan kajian. Menpora janji Senin (29/2) melapor ke Jokowi dan dari situ bakal mencuat keputusan komprehensif.
Waktu terus berjalan, keputusan yang dijanjikan Menpora tak kunjung terekspose. Padahal, keputusan pencabutan SK pembekuan PSSI itu ditunggu FIFA di tengah gelaran Kongres Luar Biasa (KLB) di Swiss. Di KLB yang tetapkan Gianni Infantino sebagai Presiden FIFA 2016-2020 itu, problem PSSI semula hendak dibahas.
Lantaran keputusan pencabutan SK pembekuan PSSI meleset dari jadwal, nasib sepakbola Indonesia baru didiskusikan FIFA pada kongres Mei 2016. Di Tanah Air, harapan banyak pihak mulai tergerus karena Menpora dan timnya terkesan berputar-putar tanpa arah. Klimaksnya terjadi Rabu (2/3). Menpora cetuskan syarat.
Tak kepalang tanggung, Menpora ternyata ajukan 9 syarat berat yang harus dipenuhi PSSI jika SK pembekuan ingin dicabut. Syarat berat itu dilontarkan Menpora dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR-RI. Disebut berat karena syarat itu antara lain mengharuskan keterlibatan pemerintah hingga gelar ulang KLB.
Jika dicermati isinya, 9 syarat berat itu justru kuatkan indikasi kalau Menpora sebetulnya tak punya niat baik buat akhiri konflik dengan PSSI. Menpora terkesan tak peduli dengan situasi dan kondisi negatif, merugikan, bahkan memalukan menyusul diterbitkannya SK pembekuan PSSI yang berujung sanksi FIFA.
Memang, sebagian dari isi 9 syarat berat itu kontekstual dengan upaya pembenahan atas kinerja PSSI dan sepakbola Indonesia. Di 2 tahun terakhir sebelum dibekukan, pembenahan itu gencar dilakoni PSSI. Proses itu berbuah surplus organisasi Rp 27 miliar dan empati FIFA. Itu pencapaian pertama dalam sejarah PSSI.
Proses itu terhenti akibat hasil KLB April 2015 tak diakui Menpora sebagai perpanjangan tangan pemerintah. La Nyalla Mattalitti yang terpilih sebagai Ketua Umum PSSI 2015-2019 pun tak sempat bekerja karena langsung direjam SK pembekuan Menpora. Di luar itu, isi lain dari 9 syarat itu terbilang kontroversial.
Bukan cuma Agum yang ternganga saat tahu detail 9 syarat berat dan tendensius itu. PSSI, pengelola klub, PT Liga Indonesia (LI) selaku operator kompetisi, pelatih, pemain, suporter, dan mereka yang paham soal sepakbola pasti tergagap. Bahkan, ironisnya, Menpora yang meraciknya pun tak yakin itu bisa dipenuhi.
Aneh, tapi nyata. Simak penuturan Menpora: "Sembilan syarat itu berlaku dan harus dijalankan jika PSSI maupun pihak lain ingin SK pembekuan dicabut. Tapi, jujur saja, saya sendiri sulit percaya syarat itu bisa dipenuhi. Jangankan 9, syarat gelar ulang KLB seperti kami ajukan saja belum juga diwujudkan."
Suka atau tidak, lewat 9 syarat berat itu Menpora seolah hendak tunjukkan caling kekuasan dengan bemper Presiden RI. Kesan mempersulit proses pencabutan SK pembekuan PSSI begitu mencolok. Mana bisa PSSI dan sepakbola Indonesia digerakkan dengan tidak mengindahkan regulasi internasional alias seenaknya sendiri?
Konflik berkepanjangan sarat manuver tendensius Menpora yang mengebiri PSSI dan sepakbola Indonesia kali ini tak urung menggugah Susilo 'SBY' Bambang Yudhoyono. Lewat celotehan di Twitter, presiden ke-6 RI itu berharap Jokowi, Menpora, PSSI, dan semua pihak terkait segera akhiri konflik dengan tepat dan bijak.
Seperti harapan para pegiat dan pecinta sejati sepakbola di Tanah Air, SBY pun ingin PSSI kembali bekerja dan sepakbola Indonesia kembali diterima di lingkup internasional. SBY ajak para pemangku kepentingan tunjukkan sikap arif dan berjiwa besar. Cuma, tuntas atau kian hanyut, kunci di tangan sang penguasa.
SK Pembekuan PSSI & 9 Syarat Pencabutan
1. Menjamin eksistensi/kehadiran pemerintah dalam tata kelola persepakbolaan nasional yang dilakukan PSSI melalui pengawasan dan pengendalian ketat pemerintah.
2. Menjamin sistem pelaporan dan pertanggungjawaban PSSI kepada AFC dan FIFA yang menegaskan keterlibatan pemerintah dalam perbaikan tata kelola sepakbola nasional di PSSI adalah bentuk tanggung jawab, bukan intervensi.
3. Mengedepankan ketaatan atas sistem hukum nasional.
4. PSSI berkomitmen secara konsisten atas perbaikan tata kelola sepakbola bagi kepentingan peningkatan prestasi sepakbola nasional.
5. Menjamin keterbukaan informasi publik yang akuntabel dalam bentuk pelaporan dan/atau publikasi.
6. Menjamin terselenggaranya pola pembinaan berkelanjutan dan kompetisi profesioanal, berkualitas, transparan.
7. Menjamin tidak ada lagi pengaturan skor dan pola kartel dalam pengelolaan persepakbolaan nasional dan pemenuhan jaminan perlindungan bagi pelaku olahraga profesional.
8. Menjamin tercapainya prestasi timnas dengan juarai Piala AFF 2016, SEA Games XXIX-2017, Asian Games XVIII-2018, dan lolos Pra-Kualifikasi Piala Dunia 2018.
9. Mempercepat diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) sesuai harapan pemerintah dengan tetap memperhatikan Statuta FIFA paling lambat akhir April 2016.
